• ANALlSlS YURlDlS PERJANJlAN BAGI HASlL PERlKANAN LAUT PT. KARYA PASONDAN BAHARI PULAU SETOKOK KOTA BATAM KEPULAUAN RlAU 

  Mukti, Yudhantara (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-12)

  Perjanjian bagi hasil perikanan laut, di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam yang dilakukan antara pemilik PT. Karya Pasendan Bahari dengan nelayan penggarap. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dan ...
• KEPASTIAN HUKUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI E- COMMERCE 

  Purba, Ronal Hot Parulian (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-11)

  Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala kemudahan dalam mendapatkan informasi yang begitu mudah, Dalam bidang jual beli untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dapat dilakukan tanpa bertemu langsung ...
• PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERKAITPENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM 

  Sabat, Gloria Elia; Artanto, Tri (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-11)

  Adanya pengaturan mengenai pengadaan tanah menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum serta menjadi jaminan bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG BELUM BERBADAN HUKUM PADA KOPERASI GOTONG ROYONG PT SANIPAK 

  Sakiman (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-10)

  Koperasi Gotong Royong PT. Sanipak Indonesia, Muka Kuning, Batam merupakan koperasi unit desa yang tidak berbadan hukum dikarenakan beberapa hal. Pada UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sudah di jelaskan bahwa ...
• ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BERBASIS DIGITAL 

  Desma, Triyanda (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-09)

  Tujuan penelitian ini untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Berbasis Digital Di Indonesia Saat Ini dan Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum ...
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI (Studi Putusan Nomor 110.Pdt.G/2023/PN.BTM 

  Vai, Amri (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-01-04)

  Harta Bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan di luar harta bawaan dan hadiah atau warisan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan Pasal 36, Harta yang diperoleh selama perkawinan ...
• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TERDEKAT (Studi Kasus No. 698/Pid.Sus/2023/PN Btm) 

  Putri, Nurhidayah (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-04)

  Anak memiliki hak untuk dilindungi sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang terjadi di Indonesia, yang seringkali dilakukan oleh individu ...
• EFEKTlVlTAS lZlN PERALlHAN HAK ATAS TANAH, HAK PENGELOLAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERlNTAH N0M0R 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH 

  Destrianita, Reni (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-04)

  Tanah merupaekan faktoer yang sangat penting dalam kehiedupan suatu masyarakat, Mengiengat pentiengnya pemanfaatan tanah seefiesien mungkin berdasarkan asas taeta gona tanah, maka pemerintah memaendang perlu memberiekan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYADIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

  Nugraha, Satria (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-02)

  Petumbuhan teknologi dikala ini banyak membagikan pengaruh pada bidang Haek atas kekayaan lntelektual. Tata cara Riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridies normatif dengan riset kepustakaan, dalam peroses ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL DI KOTA BATAM (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Batam) 

  Pratama, Angga Arya (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-02)

  Saat ini, Indonesia sedang berkembang pesat di era digital, Keberadaan fintech secara tidak langsung menambah alternatif lain untuk solusi transaksi nontunai dan juga menciptakan inovasi keuangan. Orang sekarang bebas ...
• PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN PERANAN PANITIA AJUDIKASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH 

  Asmy, M. Zariq (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-02)

  Pemberian jaminaan kepastiean hukom kepada pemegang hak atas tanah telah diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan pada para pemegang hak yang bersangkutan agar mereka ...
• TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 

  Rivaldo, Riko (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-02-02)

  Sesutu perdamaian memiliki kekuatan semacam sesuatu keputusan hakim pada tingkatan akehir. Tetapi dalam realitasnya pedamaian yang sudah menemukan pengukuhan oleh Hakim hadapi hambatan dalam pelaksananya, paling utama ...
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NO 54/Pdt.G/2019/PN CILACAP TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGURUS YAYASAN YANG MENGGUNAKAN ALAMAT DAN KEDUDUKAN YAYASAN LAIN 

  Salfazri, Dini Putri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-01-23)

  Istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli yang harus menggunakan undang-undang. Dalam hukum barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Adapun ...
• PERAN BADAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN 

  Sitompul, Kevin Harison; Artanto, Tri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-01-21)

  Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Adapun wewenangnya yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi dan ...
• TINJAUAN YURIDIS SUMPAH SEBAGAI PERANAN ALAT BUKTI DI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA) 

  Saragih, David Feriandi; Artanto, Tri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-01-21)

  Setiap orang yang mendalilkan, bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa ...
• IMPLEMENTASI HUKUM ATAS GANTI RUGI BANGUNAN LIAR DI SIMPANG RAYA PUNGGUR KOTA BATAM BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BP BATAM NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMEBERIAN SAGU HATI ATAS TANAH SERTA GANTI RUGI ATAS DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA BATAM 

  Siburian, Laurensisu; Handayani, Pristika; Azrianti, Seftia (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2026-01-15)

  Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan dan sumber kesejahteraan bagi manusia. Pengertian ini memberikan makna bahwa manusia sebagai mahluk hidup membutuhkan tanah atau lahan, baik digunakan sebagai tempat untuk ...
• ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANACABUL TERHADAP ANAK (Case Study Decision No. 36/Pid.SusAnak/2023/PN Btm) 

  Hutagaol, Yogi Sabda Supadli; Hutasoit, Ispandir; Hadiyanto, Alwan (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2025-12-17)

  Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH YANG TERJADI DI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Btm) 

  TAMBUNAN, FRIANDI; ARTANTO, TRI; MAILENI, DWI AFNI (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2025-12-15)

  “Perceraian adalah putusnya perkawinan sedangkan pengertian perceraian menurut doktrin hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pada kenyataannya ...
• ERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA PT. BPR DANA NUSANTARA BATAM 

  Andini, Laila Rizqia; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Azrianti, Seftia (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2025-12-15)

  PT. BPR Dana Nusantara adalah salah satu bank yang mengalami masalah kurang baiknya pengendalian intern yang disebabkan karena adanya perangkapan tugas antara analisis kredit dan debt collecto/remedial sehingga, mengakibatkan ...
• KEDUDUKAN HAKIM AD-HOC DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN 

  Pasaribu, Hizkia (UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2025-12-12)

  Hakim Ad-Hoc yang berasal dari dua kepentingaan yang berbeda, yakni kepentingaan pekerja dan kepentingan pengusahaan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas imparsial dalam hukom acara perdata, hakim ad-hoc dan ...

View more