PERAN DIT SAMAPTA POLDA KEPRI DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN CARA RESTORATIVE JUSTICE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Dit Samapta Polda Kepri dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dit Samapta Polda Kepri Dalam Menerapkan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana ringan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam kondisi nyata yang berlangsung di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan atau fakta yang terjadi secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh melalui sumber utama, khususnya informan yang memberikan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, makalah, doktrin, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dit Samapta Polda Kepri menjalankan perannya dalam merespons keluhan masyarakat mengenai keberadaan juru parkir liar dengan melakukan penindakan terhadap tindak pidana ringan (Tipiring). Penindakan tersebut dilakukan terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1). Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara, pendekatan Restorative Justice dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan dan terdapat kesediaan dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara melalui pemulihan dan musyawarah. 2. Hambatan penerapan Restorative Justice oleh Dit Samapta Polda Kepri salah satunya berasal dari pihak korban. Kondisi emosional korban dapat menyebabkan proses komunikasi dan upaya mediasi menjadi sulit, sehingga korban cenderung memilih membuat laporan dan menempuh proses hukum daripada menggunakan alternatif penyelesaian lainnya. Selain itu, penggunaan diskresi kepolisian juga menimbulkan stigma negatif di sebagian masyarakat. Diskresi terkadang dipandang hanya sebagai cara untuk mempercepat penyelesaian perkara atau bahkan dikaitkan dengan kepentingan pribadi aparat terhadap pihak yang berperkara. Padahal, dalam pelaksanaannya kepolisian berupaya menggunakan diskresi untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak melalui prinsip win-win solution, sehingga perkara dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum serta hak para pihak.