IMPLEMENTASI PENOLAKAN RENVOI PROSEDUR TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Renvoi/2024/Pn Niaga Mdn Jo. Nomor: 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn).

Abstract

Dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kreditor memiliki hak untuk mengajukan Renvoi Prosedure sebagai upaya hukum selama proses kepailitan berlangsung. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penolakan Renvoi Prosedure terhadap perlindungan kreditor, khususnya dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga Mdn Jo. Nomor: 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn. Permasalahan utama yang dikaji yaitu: (1) bagaimana implementasi penolakan Renvoi Prosedure terhadap perlindungan kreditor; dan (2) bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan kreditor dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kurator memiliki kewenangan penuh dalam rapat pencocokan piutang untuk menyetujui atau menolak tagihan; (2) Renvoi Prosedure diatur dalam Pasal 127 dan pasal terkait lainnya dalam UU No. 37 Tahun 2004, meskipun belum diatur secara spesifik; dan (3) Majelis Hakim Niaga mempertimbangkan serta mengabulkan permohonan Renvoi Prosedure yang diajukan oleh kreditor.