ANALISIS YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN TEORI DEMOKRASI

Abstract

Pemilihan umum (pilkada) merupakan unsur untuk mewujudkan negara demokratis yang di dalamnya jabatan publik diisi oleh sistem perwakilan. Ini adalah pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung sebagai pasangan pada tahun 2004 setelah disahkannya Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sejak berlangsungnya pemilihan umum, ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus mengalami perubahan. Pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebabkan banyaknya perselisihan, akhirnya terdapat dua opsi bagi sebuah partai atau kelompok partai yang dapat mengusung pasangan calon dalam pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden. Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagaimana yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas-asas hukum, serta Undang-Undang. Maka idealnya Presidential Threshold dapat dilihat berdasarkan teori demokrasi, agar dapat terjaminya persamaan (equality), dan kebebasan (freedom) untuk setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, dan jenis kelamin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, idealnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan ambang batas (Presidential Treshold) berdasarkan teori demokrasi untuk menentukan pasangan yang akan dicalonkan untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga ambang batas dengan memenangkan sejumlah kursi parlemen adalah salah.