PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERKAITPENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

Abstract

Adanya pengaturan mengenai pengadaan tanah menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum serta menjadi jaminan bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan ganti rugi yang layak, masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum, aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum. Sumber data sekunder yang diolah melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan metode kualitatif yang fokus pada pengamatan yang mendalam dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang diteliti. Hasil Penelitian bahwa lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dan hasil dari kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Permasalahan pembebasan lahan atau pengadaan tanah tersebut lebih disebabkan karena adanya perbedaan harga antara yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang diinginkan oleh masyarakat pemilik hak atas tanah. Kemudian pihak yang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memastikan bahwa pemegang hak atas tanah menerima ganti rugi yang adil sebagai kompensasi karena mereka telah melepaskan hak atas tanah mereka