PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG BELUM BERBADAN HUKUM PADA KOPERASI GOTONG ROYONG PT SANIPAK

Abstract

Koperasi Gotong Royong PT. Sanipak Indonesia, Muka Kuning, Batam merupakan koperasi unit desa yang tidak berbadan hukum dikarenakan beberapa hal. Pada UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sudah di jelaskan bahwa lebih baik koperasi itu berbadan hukum sesuai dengan amanat UU tersebut, namun Koperasi Gotong Royong tetap saja diminati karyawan pada PT. Sanipak Indonesia dikarenakan memang persyaratannya untuk meminjam itu sangatlah mudah dan tidak terlalu mempersulit peminjam. Panduan yang digunakan sebagai tata tertip sayarat sebagai calon peminjam di atur dalam peraturan yang disepakati bersama oleh sesama anggota koperasi gotong royong PT Sanipak Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dalam proses penelitian melakukan tahapan wawancara dan studi pustaka, untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi Gotong Royong PT. Sanipak Inonesia, serta upaya hukum yang dilakukan nasabah terhadap koperasi Gotong Royong PT. Sanipak Indonesia, seperti penyalahgunaan uang simpanan sukarela oleh pengurus, pinjaman 2 atas uang yang bermasalah. Hasil pnelitian ini dapat disimpulakan bahwa Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Anggota Koperasi Gotong Royong PT. Sanipak Indonesia apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti penyalahgunaan uang simpanan sukarela oleh pengurus, pinjaman atas uang yang bermasalah, Upaya hukum menentukan bahwa pengurus koperasi Gotong Royong PT. Sanipak Indonesi bertanggung jawab terhadap kepengurusan dan perkembangan koperasi anggota koperasi Gotong Royonng PT.Sanipak Indonesia, Selain itu anggota koperasi juga harus turut berperan dalam kegiatan yang diadakan oleh koperasi, serta meningkatkan dan memperkuat kebersamaan.