TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Abstract

Sesutu perdamaian memiliki kekuatan semacam sesuatu keputusan hakim pada tingkatan akehir. Tetapi dalam realitasnya pedamaian yang sudah menemukan pengukuhan oleh Hakim hadapi hambatan dalam pelaksananya, paling utama terhadap ponis perdamaian kekuatan mengikat terhadap perjanjian pedamaian untuk para pihak yang berdamai. Tata cara Riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatip dengan riset kepustakan, dalam peroses riset ini buat mengenali serta menganalisa peyelesaian masalah kepailitan dalam peraktek majelis hukom niaga bagi undangperjanjian perdamaian dalam peyelesaian masalah perdata di majelis hukom ditinjau dari pma noor 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di majelis hukom, serta akibat hukom perdamaian dalam peyelesaian masalah perdata di majelis hokum ditinjau dari perma nmor 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di majelis hukom. Hasil riset bisa disimpulkan kalau Tidak selamanya sesuatu sengketa perdata wajib dituntaskan lewat jalan Iitigasi di Majelis hokum. penyelesaian sesuatu permasalahan hokum bisa dicoba dengan metode pedamaian. Pada dasarnya dalam sesuatu peroses sidang masalah perdata, perihal awal yang dicoba oleh majelis hakim merupakan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Kesimpulan serta Anjuran dalam riset ini ialah Kekuatan mengikat dalam perdamaian sudah diatur dalam KUuHPer Vonis perdamaian pula memiliki kebenaran hokum untuk para pihak yang berperkara. Wujud kekuatan mengikat terhadap medlasi damai ialah akta van dading, terdapat pula yang tidak terdapatnya kekuatan mengikat semacam akte. Akibat hukom yang mencuat dari terdapatnya vonis/ akte perdamaian yang berkekuatan hukom senantiasa sebagaimana dijabarkan diatas telah cocok dengan sarat