PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENARIKAN PAKSA AKIBAT KREDIT MACET

Abstract

Kepemilikan kendaraan bermotor berada di tangan konsumen, namun konsumen dianggap memiliki utang yang dibayir secara angsuran sejumlah harga yang dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada dealer. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi jaminan atas utang piutang tersebut melalui perjanjian fidusia. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengeksekusi benda jaminan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban konsumen dalam kredit kendaraan bermotor serta bentuk perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsumen meliputi memperoleh barang yang aman, nyaman, serta informasi yang benor, sementara kewajibannya adalah memahami perjanjian, beritikad baik, dan memberikan data akurat. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi diri. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pemahaman hukum perlindungan konsumen dalam transaksi kredit kendaraan bermotor. Saran yang diberikan adalah agar penjual lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada konsumen guna mencegah terjadinya kesalahin dalam proses kredit kendaraan bermotor.