PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN PERANAN PANITIA AJUDIKASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH

Abstract

Pemberian jaminaan kepastiean hukom kepada pemegang hak atas tanah telah diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan pada para pemegang hak yang bersangkutan agar mereka mendapat kepastian tentang haknya, sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar diseluruh wilayah Indonesial dilakukan pendaftaran tanah dengan sistem Rechts Kadaster yaitu suatu sistem pencatatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum