PROBLEMATIKA KEWENANGAN WALI KOTA BATAM TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI ATAS LAHAN HAK PENGELOLAAN (HPL)

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan kewenangan Wali Kota Batam dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada lahan yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Adapun kajian ini bertujuan untuk mengkaji problematika kewenangan Wali Kota Batam dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kota Batam memiliki kekhususan dalam tata kelola pertanahan, di mana Badan Pengusahaan (BP) Batam memegang otoritas HPL. Kondisi ini menimbulkan dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, khususnya dalam hal penerbitan izin pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi dan konflik kepentingan yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi di Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di lapangan dalam hal ini wawancara. Permasalahan muncul akibat dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam sebagai representasi pemerintahan daerah dan BP Batam sebagai otoritas kawasan sekaligus pemegang HPL. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi dan tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan investor. Adapun tujuan Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan koordinasi, dan pembentukan mekanisme terpadu satu pintu untuk penerbitan izin. Serta memberikan kepastian hukum terhadap penerima IMB (Izin Mendirikan bangunan) di atas lahan HPL