Abstract:
Penyerahan hak milik suatu benda sebagai jaminan atas utang semakin marak di Indonesia. Namun, praktik penarikan paksa jaminan fidusia oleh kreditur saat debitur kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak perlindungan konsumen. Penagihan hutang yang kerap disertai dengan Tindakan intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran privasi yang menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam situasi ini dinilai masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan kajian untuk mencari solusi yang tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector pada PT. Kredit Plus Batam. Hasil penelitian ini ialah konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi pelaku usaha terkait penarikan kembali berdasarkan Undang-undang Pasal 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akibat yang timbul antara dua belah pihak yaitu konsumen dan PT. Kredit Plus dapat berakibat batal demi hukum. Penyelesaiannya melalui gugatan pengadilan, serta merupakan jalan terakhir apabila konsumen benar-benar belum melunasi hutangnya.
