PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KONDISI DARURAT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam perlindungan anak di kondisi darurat, khususnya pasca kerusuhan yang terjadi di Rempang, Batam. Anak-anak yang terdampak kerusuhan mengalami trauma yang mendalam, baik terhadap aparat kepolisian maupun pihak berwenang lainnya. Mereka merasa takut untuk pergi ke sekolah dan sebagian memilih untuk pindah sekolah demi menghindari rasa takut. Selain itu, pemerintah belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan kondisi psikologis anak-anak tersebut, tidak ada upaya nyata dalam bentuk dukungan psikososial, dan kurangnya kunjungan langsung ke wilayah terdampak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 59 ayat 2 huruf A, yang mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerusuhan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi anak-anak, pemerintah belum memberikan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi mereka. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut dalam upaya perlindungan dan pemulihan anakanak pasca kerusuhan di Rempang. Data penelitian diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan orang tua korban, serta kajian dokumen resmi seperti undang-undang perlindungan anak dan laporan kebijakan pasca kerusuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengadopsi sejumlah kebijakan perlindungan anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan kesenjangan informasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang dalam memperkuat peran pemerintah dalam melindungi anak-anak pada kondisi darurat. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan pelatihan petugas di lapangan, penyediaan layanan trauma healing berbasis komunitas, dan penguatan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak di masa depan.