THE JOURNEY OF THE INDONESIAN CONSTITUTION IN THE PRESIDENT'S TERM AND VICE PRESIDENT IN INDONESIA

ABRA, EH

dc.contributor.author	ABRA, EH
dc.date.accessioned	2025-04-16T08:25:26Z
dc.date.available	2025-04-16T08:25:26Z
dc.date.issued	2023-07-01
dc.identifier.citation	https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/5250/pdf	en_US
dc.identifier.issn	2085-9996
dc.identifier.uri	http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/399
dc.description	Konstitusi telah dengan sangat jelas tanpa membutuhkan tafsiran lebih lanjut, menegaskan jabatan presiden dan wakil presiden hanya diizinkan dalam konstitusi sebanyak sepuluh tahun yakni dua periode. Pembatasan dua periode untuk jabatan publik, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecendrungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya marasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya dari pada untuk kepentingan rakyat. Ada sebuah perbahasa yang tertulis bahwa “sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Namun juga ada peribahasa yang menulis “seorang pemimpin yang arif dan bijaksana belum tentu lahir dan adasepanjang waktu”. Masa jabatan yang telah ditentukan setiap lima tahun sekali Indonesia harus melangsungkan pesta pemilihan umum untuk memilih anggota legislative dan presiden sekaligus wakil presiden secara teratur dengan masa jabatan maksimal dua periode, justru menjadi pertanyaan mendasar, apakah masa jabatan dua periode secara professional n kinerja masih dirasa kurang atau sematamata kebutuhan politik partai saja. Tulisan ini mencoba membahas masa jabatan presiden dari teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara lain.	en_US
dc.description.abstract	The term of office of two terms or a maximum of ten years as president and vice president is now being tested for its sacredness within the framework of the constitution. This writing aims to find out the journey of the Indonesian constitution during the term of office of the president and vice president in Indonesia. This research uses a normative juridical research method, where in this research the primary materials are statutory regulations and library materials which are then processed descriptively qualitatively. From the research results obtained, it was found that too long a term of office results in distorted power as per the Lord Action theory, namely "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". For example, according to the 1987 Constitution in the Philippines, it is stated that the president can only serve for one term with a term of office of 6 years. Meanwhile, South Korea is also limited to one term with a length of office of 5 years. This limitation was established through an amendment to the Constitution in 1987. Likewise in the United States, since the 22nd amendment to the Constitution in 1951, the term of office of the president is limited to a maximum of two terms with the length of office for one term being 4 years. Therefore, there will be long debates about terms of office, but more than that, consistency and maintaining constitutional values are much higher in maintaining democracy in a country.	en_US
dc.description.sponsorship	https://repository.unrika.ac.id/	en_US
dc.language.iso	en	en_US
dc.publisher	Jurnal Nasional terakredetasi peringkat 4 (sinta 4). Jurnal Dimensi	en_US
dc.relation.ispartofseries	Vol 12 Nomor 2.;640-649
dc.subject	Constitution; Length of service; President; vice President	en_US
dc.title	THE JOURNEY OF THE INDONESIAN CONSTITUTION IN THE PRESIDENT'S TERM AND VICE PRESIDENT IN INDONESIA	en_US
dc.title.alternative	PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DALAM MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	en_US
dc.type	Article	en_US