Abstract:
The term of office of two terms or a maximum of ten years as president and vice president is now being tested for its
sacredness within the framework of the constitution. This writing aims to find out the journey of the Indonesian
constitution during the term of office of the president and vice president in Indonesia. This research uses a normative
juridical research method, where in this research the primary materials are statutory regulations and library
materials which are then processed descriptively qualitatively. From the research results obtained, it was found that
too long a term of office results in distorted power as per the Lord Action theory, namely "power tends to corrupt and
absolute power corrupts absolutely". For example, according to the 1987 Constitution in the Philippines, it is stated
that the president can only serve for one term with a term of office of 6 years. Meanwhile, South Korea is also limited
to one term with a length of office of 5 years. This limitation was established through an amendment to the
Constitution in 1987. Likewise in the United States, since the 22nd amendment to the Constitution in 1951, the term of
office of the president is limited to a maximum of two terms with the length of office for one term being 4 years.
Therefore, there will be long debates about terms of office, but more than that, consistency and maintaining
constitutional values are much higher in maintaining democracy in a country.
Description:
Konstitusi telah dengan sangat jelas tanpa membutuhkan tafsiran lebih lanjut, menegaskan
jabatan presiden dan wakil presiden hanya diizinkan dalam konstitusi sebanyak sepuluh tahun
yakni dua periode. Pembatasan dua periode untuk jabatan publik, pada awalnya dimaksudkan agar
jangan sampai terjadi kembali kecendrungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya
seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa,
akhirnya marasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan
kroni-kroninya dari pada untuk kepentingan rakyat. Ada sebuah perbahasa yang tertulis bahwa
“sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Namun juga
ada peribahasa yang menulis “seorang pemimpin yang arif dan bijaksana belum tentu lahir dan
adasepanjang waktu”.
Masa jabatan yang telah ditentukan setiap lima tahun sekali Indonesia harus melangsungkan
pesta pemilihan umum untuk memilih anggota legislative dan presiden sekaligus wakil presiden
secara teratur dengan masa jabatan maksimal dua periode, justru menjadi pertanyaan mendasar,
apakah masa jabatan dua periode secara professional n kinerja masih dirasa kurang atau sematamata kebutuhan politik partai saja. Tulisan ini mencoba membahas masa jabatan presiden dari
teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara lain.
