Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dalam konteks
penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pengelolaan data pribadi dalam ekosistem bisnis digital, serta
merumuskan konsep pembaruan hukum perjanjian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya penggunaan AI dalam proses pembuatan kontrak dan
pemrosesan data dalam perjanjian digital yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, iktikad baik, dan
kepastian hukum dalam KUHPerdata perlu direinterpretasi ulang agar relevan dalam perjanjian yang
melibatkan sistem otomatis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi perlindungan data pribadi,
sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022, sebagai bagian substantif dalam klausul kontrak digital.
Kesimpulannya, tanpa pembaruan hukum yang responsif, perjanjian digital berpotensi menimbulkan
ketimpangan perlindungan hukum dan kepercayaan publik yang rendah. Penelitian merekomendasikan
perlunya regulasi baru dan pengembangan soft law berupa pedoman standar kontrak digital dan perlindungan
data pribadi.
