Abstract:
Money politics in general elections and regional head elections continues to
be an interesting problem to be discussed but has the power of resolution
which can be said to be weak. As we know that law will run well when three
main factors work well, namely the substance of the law, legal structure and
legal culture. If viewed based on the substance of the law, money politics
regulation in the election law has accommodated the legal needs. However,
there are important things that should be noted together, which are related to
the elements of TSM that must be fulfilled so that it can be said as money
politics with disqualification sanctions. In addition, the legal culture as an
element of the legal system is of particular concern in the enforcement of
money politics in this paper. No matter how good the regulations and how many law enforcement agencies elect the regional head, if not accompanied
by a good legal culture, then the law enforcement will only be in vain.
Description:
Berdasarkan teori ketatanegaraan Indonesia, pesta demokrasi
berlangsung dengan dua sistem pemilihan. Pemilihan umum untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dan pemilihan Kepala Daerah. Kedua pesta demokrasi tersebut selalu
menyisakkan berbagai persoalan hukum. Salah satunya adalah terkait politik
uang.
Objek tulisan pada penelitian kali ini adalah terkait politik uang dalam
pemilihan kepala daerah. Sebagaimana regulasi yang telah ada, dapat
dikatakan bahwa undang-undang pilkada yang berlaku ini adalah yang lebih
baik dalam mengatur pelanggaran politik uang jika dibandingkan dengan
regulasi sebelumnya. Sekalipun demikian undang-undang terkait pilkada jelas
belum dapat dikatakan sempurna.
