PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024

ABRA, EH

dc.contributor.author	ABRA, EH
dc.date.accessioned	2025-04-15T07:56:21Z
dc.date.available	2025-04-15T07:56:21Z
dc.date.issued	2025-01-01
dc.identifier.citation	https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/14131/7241	en_US
dc.identifier.issn	2477-0124
dc.identifier.uri	http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/396
dc.description	Sejak pemilihan umum pertama tahun 1955 hingga hari ini, telah berlangsung 12 (dua belas) kali pemilihan umum dibawah rezim konstitusi yang berbeda-beda (Silalahi et al., 2021). Sepanjang itupun negara mencari formula lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terbaik. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang pencarian bentuk penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU lahir dari beragam perombakan bangunan kelembagaan pemilu. Negara terus berupaya mencari format terbaiknya dari jumlah anggota, asal anggota, masa jabatan, tujuan, kewajiban dan masih banyak lagi usaha yang terus negara lakukan demi menjadikan KPU mendekati Lembaga penyelenggara pemilu berintegritas. Perjalanan KPU berawal dari tahun 1955 dibentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada masa Soekarno. Kemudian berubah menjadi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada masa Soeharto. Hingga akhirnya reformasi membuktikan perubahan tatanan kenegaraan salah satunya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang kemudian berubah nama menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Saat itu keanggotan KPU dari unsur wakil pemerintah dan juga wakil partai politik (PARPOL). Hingga akhirnya amandemen ke-3 konstitusi tahun 2001, dihidupkanlah Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” (Kliwantoro, 2023). Dengan menggunakan frasa “mandiri” akhirnya KPU saat itu bertransformasi hingga hari ini dengan menjadikan anggota KPU wajib non-partisan yang harus bebas dari kepentingan dan keterikatan dari manapun.	en_US
dc.description.abstract	Several KPU Regulations (PKPU) are very problematic in the democratic journey of Indonesian general elections. The problems that will be studied include the requirement for a 30% percentage of women in political parties in general elections (elections), reporting assets, and reporting campaign fund donations. This research aims to determine how problematic the PKPU is in the 2024 general election. In this research, the author uses a doctrinal or normative method with primary data sources from various relevant legal materials which are then analyzed using qualitative descriptive methods. Some of the problems above cause a loss of law enforcement and have the potential to cause problems with the integrity of general election participants. This problem became increasingly endless when the PKPU regarding the percentage of women and the conditions for ex-convicts submitted a judicial review to the Supreme Court and was granted. However, the KPU still did not implement the Supreme Court decision. This not only harms law enforcement, but is also one of the roots of democracy problems in the 2024 general election in Indonesia. If the KPU is the sole constitutional implementer of the democratic election party, but various issues of legal compliance and regulatory problems do not have good problem resolution, then the KPU sets a bad precedent for the course of democracy, as well as hurting the values of the constitution itself.	en_US
dc.description.sponsorship	https://repository.unrika.ac.id/	en_US
dc.language.iso	en	en_US
dc.publisher	Jurnal Nasional Terakredetasi peringkat 3 (sinta 3): Al-Adl : Jurnal Hukum	en_US
dc.relation.ispartofseries	Vol 17, No 1;1-14
dc.subject	Problematic; General Election Commission Regulations; General elections.	en_US
dc.title	PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024	en_US
dc.title.alternative	PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024	en_US
dc.type	Article	en_US