EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM TAHUN 2023.

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau berhasil mengatasi pengaruh sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap kesetaraan akses pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Batam pada tahun 2023. Sistem zonasi diterapkan sebagai cara pemerintah mencoba agar semua siswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama dan mengurangi perbedaan antara sekolah yang sering dianggap lebih baik dengan sekolah lainnya. Namun, saat diterapkan, masih ada beberapa hambatan, seperti kapasitas sekolah yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum merata, serta distribusi sekolah yang belum seimbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi staf Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, kepala sekolah, guru, serta orang tua dari peserta didik. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yaitu mengurangi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini mengaplikasikan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn terdiri dari enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Batam sudah cukup berhasil dalam membantu meratakan akses ke pendidikan. Kebijakan ini memberi kesempatan lebih besar bagi siswa untuk masuk ke SMA yang berada dekat dengan rumah mereka dan membantu mencegah terlalu banyak siswa berkumpul di satu sekolah saja. Meskipun begitu, kebijakan tersebut masih belum cukup efektif karena masih ada beberapa hambatan, seperti kapasitas sekolah negeri yang terbatas, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, penyebaran sekolah yang tidak seimbang, serta masih adanya persepsi masyarakat yang mengutamakan sekolah favorit. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan kemampuan sekolah, mengevaluasi pelaksanaan PPDB, serta memberi informasi kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan SMA di Kota Batam tahun 2023 sudah berjalan cukup baik.Namun, masih perlu diperbaiki dalam hal pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penyempurnaan pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata