http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/425 JURNAL SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL DAN POLITIK Tue, 07 Apr 2026 06:16:28 GMT 2026-04-07T06:16:28Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/961 EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TERHADAP KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 003 BULANG TAHUN 2021 Lili; Mulda, Rahmayandi; Setyobudi, Yustinus Farid Sistem Kepegawaian atau dikenal dengan Simpeg Kota Batam, ini merupakan aplikasi online untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Sistem absensi melalui aplikasi simpeg bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan guru Aparatur Sipil Negara di SDN 003 Bulang dalam melakukan absensi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepuasan guru Aparatur Sipil Negara dalam absensi serta mengetahui efektif atau tidaknya absensi menggunakan aplikasi Simpeg. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan informan melalui purposive sampling yang dipilih secara sengaja dan dianggap memahami dan mengetahui data, infomasi dan fakta untuk dilakukan wawancara. Dari hasil penelitian yang telah di lakukan dengan melihat hasil rekapitulasi absensi selama satu tahun pada tahun 2021 di peroleh hasil bahwa absensi online belum efektif dalam meningkatkan kedisiplinan guru SDN 003 Bulang. Hal ini berdasarkan dari kepuasan guru Aparatur Sipil Negara yang belum puas absensi menggunakan Simpeg dikarenakan masih adanya banyak kendala seperti faktor signal, aplikasi sering eror, dan cuaca buruk sehingga ada konsekuensi pemotongan insentif. Semangat kerja guru tetap bagus walau masih banyak kendala yang sulit dihindari. Kemampuan menyesuaikan dengan peralihan sistem absensi malalui teknologi bisa digunakan dengan baik serta bertanggung jawab dengan baik. Untuk menunjang terlaksannya sistem absensi melalui simpeg hendaknya juga ditunjang dengan sarana dan prsarana dari pemerintah. Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/961 2026-03-13T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/960 EFEKTIVITAS PROGRAM DATA TERPADU KESEJAHTERAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang Tahun 2022) Fakih, Mitahul; Sari, Meri Enita Puspita; Nurhayati Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang dapat diukur dari kondisi realitas masyarakat itu sendiri. Pengelolaan data terpadu terhadap tingkat kesejahteraan yang rendah dilakukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Apakah faktor yang mempengaruhi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Pecong, Kecamatan Belakang Padang tahun 2022. Tujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis apakah program Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Pecong, Kecamatan Belakang Padang sudah berjalan sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pecong. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori efektivitas dengan menggunakan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil Penelitian ini menujukan bahwa Pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang berada di daerah hinterland, khususnya masyarakat nelayan yang pendapatannya bergantungan pada laut yang membuat penghasilan yang di dapat tidak tetap. Sosialisasi memberikan pemahaman dan pengertian terhadap program sosial yang akan di dapatkan masyarakat Kelurahan Pecong yang berhak menerima. Masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dan pendidikan di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tentu mengetahui memahami program bantuan sosial dan pendidikan. Masyarakat nelayan di Kelurahan Pecong sering kali ketertinggal atau tidak termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang rentan terjadi kesenjangan sosial atau permasalahan sosial. Evaluasi sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ada sekarang dinilai belum dapat dikatakan sistem yang dapat mendata masyarakat kurang mampu atau miskin. Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/960 2026-03-13T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/959 EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN PECONG KECAMATAN BELAKANG PADANG OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM TAHUN 2022 Saputra, M Aldi; Rasal, Amrullah; Setyobudi, Yustinus Farid Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Permasalahan pembangunan infrastruktur yang berada di daerah hinterland sering kali menujukan pembangunan yang dilakukan tidak menujukan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Bagaimana Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang Oleh Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2022. Tujuan dari Penelitian ini mengetahui Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang Oleh Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori efektivitas menurut William N. Dunn dengan menggunakan indikator efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil Penelitian ini menujukan bahwa efisiensi pengerjaan semenisasi jalan yang sesuai dengan target pengerjaan yang sudah ditentukan berdasarkan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Kecukupan pembangunan infrastruktur tentu memberikan oleh Pemerintah, hanya saja pelaksanaannya kurang menjadi perhatian yang serius dalam menyelesaikan permasalahan jalan daerah hinterland yang asal-asalan. Perataan pembangunan infrastruktur jalan di sudah berjalan optimal, dimana tiap RT yang berada di RW 1 dan RW 2 mendapatkan semenisasi jalan bergantian. Responsivitas pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Pecong memiliki penilaian tersendiri di suruh stekholder di pulau Pecong. Ketepatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Pecong sudah mencapai tujuan program pembangunan infrastruktur di daerah hinterland. Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan standar semenisasi yang dapat menciptakan kualitas jalan yang tahan lama dan manfaat pembangunan dapat dirasakan. Daerah hinterland harus diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah. Hinterland sering kali mengalami ketertinggalan pembangunan. Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/959 2026-03-13T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/958 KINERJA BP BATAM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DI KOTA BATAM TAHUN 2019 Firdaus; Linayati; Rasal, Amrulah Pulau Batam saat ini dikenal dengan sebutan Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang termasuk Kawasan Strategis Nasional Keistimewaan Kota Batam tersebut mendorong Pemerintah membuat kebijakan dan pengaturan khusus yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973). Tujuan pembuatan kebijakan khusus tersebut yaitu untuk mempersiapkan Kota Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal, 4Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bintan, Kawasan Batam, dan Kawasan Karimun. 3 dan pariwisata. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Pulau Batam dengan statusnya sebagai Kota Industri diberikan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Batam seperti yang tercantum tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 . Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan dapat mendorong perkembangan dan memastikan pengembangan Kota Batam sebagai Kota Industri. Selanjutnya, areal tanah yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1992. Pemberian hak pengelolaan tersebut tetap berlanjut meskipun adanya perubahan terhadap status kawasan Kota Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di periode tahun 2007. Khususnya untuk Kota Batam maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LN. Tahun 2007 Nomor 107, TLN. Nomor 4757) dengan beberapa perubahan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (LN. Tahun 2011 Nomor 16 , TLN. Nomor 5195). Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/958 2026-03-12T00:00:00Z