http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/706 2026-04-07T04:40:26Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/941 IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH UNTUK PEMISAHAN HARTA DI KANTOR URUSAN AGAMA BATU AMPAR PARAMUDITHA, ICHA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antar variabel independen antara lain: lingkungan kerja, etos kerja, gaya kepemimpinan, keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan PT. JMS Batam. Populasi yang digunakan adalah karyawan PT. JMS Batam. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Slovin dengan jumlah sebanyak 92 orang/karwayan.. Uji coba instrumen dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel lingkungan kerja, etos kerja, gaya kepemimpinan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pengaruh dan signifikan secara bersama-sama/simultan terhadap kinerja karyawan. Penelitian pada Uji t, pada variabel lingkungan kerja tidak terdapat pengaruh dan signifikan terhadap kinerja, pada variabel etos kerja terdapat pengaruh dan signifikan terhadap kinerja, pada variabel gaya kepemimpinan terdapat pengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, pada variabel keselamatan dan kesehatan kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 2026-03-05T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/934 ANALISIS YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN TEORI DEMOKRASI Yunita, Nurhayati; Abra, Emy Hajar; Azrianti, Seftia Pemilihan umum (pilkada) merupakan unsur untuk mewujudkan negara demokratis yang di dalamnya jabatan publik diisi oleh sistem perwakilan. Ini adalah pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung sebagai pasangan pada tahun 2004 setelah disahkannya Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sejak berlangsungnya pemilihan umum, ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus mengalami perubahan. Pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebabkan banyaknya perselisihan, akhirnya terdapat dua opsi bagi sebuah partai atau kelompok partai yang dapat mengusung pasangan calon dalam pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden. Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagaimana yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas-asas hukum, serta Undang-Undang. Maka idealnya Presidential Threshold dapat dilihat berdasarkan teori demokrasi, agar dapat terjaminya persamaan (equality), dan kebebasan (freedom) untuk setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, dan jenis kelamin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, idealnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan ambang batas (Presidential Treshold) berdasarkan teori demokrasi untuk menentukan pasangan yang akan dicalonkan untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga ambang batas dengan memenangkan sejumlah kursi parlemen adalah salah. 2026-03-02T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/929 ANALISIS YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN TEORI DEMOKRASI Yunita, Nurhayati; Abra, Emy Hajar; Azrianti, Seftia Pemilihan umum (pilkada) merupakan unsur untuk mewujudkan negara demokratis yang di dalamnya jabatan publik diisi oleh sistem perwakilan. Ini adalah pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung sebagai pasangan pada tahun 2004 setelah disahkannya Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sejak berlangsungnya pemilihan umum, ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus mengalami perubahan. Pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebabkan banyaknya perselisihan, akhirnya terdapat dua opsi bagi sebuah partai atau kelompok partai yang dapat mengusung pasangan calon dalam pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden. Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagaimana yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas-asas hukum, serta Undang-Undang. Maka idealnya Presidential Threshold dapat dilihat berdasarkan teori demokrasi, agar dapat terjaminya persamaan (equality), dan kebebasan (freedom) untuk setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, dan jenis kelamin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, idealnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan ambang batas (Presidential Treshold) berdasarkan teori demokrasi untuk menentukan pasangan yang akan dicalonkan untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga ambang batas dengan memenangkan sejumlah kursi parlemen adalah salah. 2026-02-27T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/869 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL DI KOTA BATAM (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Batam) Pratama, Angga Arya Saat ini, Indonesia sedang berkembang pesat di era digital, Keberadaan fintech secara tidak langsung menambah alternatif lain untuk solusi transaksi nontunai dan juga menciptakan inovasi keuangan. Orang sekarang bebas mengambil produk atau layanan apa pun yang mereka anggap cocok sebagai solusi untuk perdagangan mereka. Fintech bertujuan untuk membuat transaksi keuangan lebih mudah bagi pengguna dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada pengguna. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi debitur fintech ilegal pada kantor Otoritas Jasa Keuangan di Kota Batam, serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah atas fintech ilegal pada kantor Otoritas Jasa Keuangan di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan baik melalui kepustakaan (Library) maupun penelitian lapangan, berdasarkan tipe penelitian satu penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (Field Reserch). Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Perlindungan hukum bagi debitur sudah diatur di dalam peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Namun dalam prakteknya masyarakat selalu ingin menggunakan sesuatu yang serba mudah dan perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. OJK Kepri di Kota Batam hanya bisa melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap fintech yang ilegal, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi guna melakukan pemanggilan terhadap fintech ilegal tersebut dan diberikan penjelasan untuk mendaftarkan fintechnya atau berhenti melakukan kegiatan operasional selama fintechnya masih ilegal. Apabila tidak ada tanggapan dari fintech tersebut maka OJK akan mengumumkan kepada publik daftar nama fintech – fintech ilegal tersebut. 2026-02-02T00:00:00Z