http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/439 2026-04-07T08:44:43Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/781 PROBLEMATIKA KEWENANGAN WALI KOTA BATAM TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI ATAS LAHAN HAK PENGELOLAAN (HPL) SAYUTI, MUHAMMAD; Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan Penelitian ini membahas permasalahan kewenangan Wali Kota Batam dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada lahan yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Adapun kajian ini bertujuan untuk mengkaji problematika kewenangan Wali Kota Batam dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kota Batam memiliki kekhususan dalam tata kelola pertanahan, di mana Badan Pengusahaan (BP) Batam memegang otoritas HPL. Kondisi ini menimbulkan dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, khususnya dalam hal penerbitan izin pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi dan konflik kepentingan yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi di Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di lapangan dalam hal ini wawancara. Permasalahan muncul akibat dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam sebagai representasi pemerintahan daerah dan BP Batam sebagai otoritas kawasan sekaligus pemegang HPL. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi dan tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan investor. Adapun tujuan Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan koordinasi, dan pembentukan mekanisme terpadu satu pintu untuk penerbitan izin. Serta memberikan kepastian hukum terhadap penerima IMB (Izin Mendirikan bangunan) di atas lahan HPL 2025-12-22T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/606 Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan Di Kota Batam Hanafi, Hanafi; Abra, Emy Hajar; Malau, Parningotan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridisdalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 2025-09-07T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/601 Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Susanto; Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk politik identitas dalam Pemilu 2024 dan sejauh mana praktik tersebut menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh kekhawatiran atas maraknya penggunaan isu SARA, simbol keagamaan, serta narasi digital melalui buzzer dan influencer yang memicu polarisasi sosial, disinformasi, hingga pembunuhan karakter politik. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan atas regulasi, doktrin, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam Pemilu 2024 hadir dalam beragam bentuk, mulai dari isu agama, gender, usia, garis keturunan, hingga politik digital, yang berdampak negatif terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi. Namun, politik identitas juga dapat berfungsi positif sebagai sarana perjuangan kelompok marginal dalam memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap politik identitas di ruang digital yang semakin masif, sehingga memberikan perspektif baru mengenai tantangan konsolidasi demokrasi di era digital. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya pendidikan politik, penegakan etika kampanye, penguatan regulasi media digital, serta dialog lintas identitas guna mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadaban. 2025-09-19T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/579 Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice Irawan, Ade; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan kriminal terhadap anak dalam kasus narkotika di Indonesia dengan menyoroti penerapan pendekatan restorative justice. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan ini seharusnya berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hukuman pidana sering mendominasi, mengabaikan prinsip perlindungan anak.Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Penelitian menemukan bahwa tantangan utama dalam implementasi restorative justice mencakup kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta resistensi terhadap pendekatan non-punitif. Meskipun Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memungkinkan penyelesaian perkara narkotika melalui rehabilitasi, penerapan kebijakan ini belum optimal. Hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta pengembangan regulasi yang mendukung rehabilitasi berbasis keadilan restoratif. Dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, sistem peradilan diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, memastikan anak-anak yang terlibat narkotika dapat pulih dan reintegrasi sosial secara efektif. 2025-04-27T00:00:00Z