http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/427 JURNAL SKRIPSI PROGRAM STUDI PASCASARJANA MAGISTER HUKUM 2026-04-07T06:35:57Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/926 PENGARUH HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO ) Suwitra, I Ketut; Hadiyanto, Alwan; Ciptono Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep putusan hakim Pada kasus tindak pidana Perdagangan Orang, ini sangat penting karena meningkatnya kasus perdagangan orang yang melibatkan jaringan internasional, para penggiat dan pemerhati masyarakat dirasa dapat membentuk atau menggiring opini publik di dalam masyarakat berkaitan dengan kasus kasus perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Hal ini bisa mempengaruhi ranah penegakan hukum tindak pidana Perdagangan Orang. Tokoh penggiat Perdagangan Orang terkait dengan perkara tindak pidana. Hakim bisa terpengaruh pemberitaan yang menjadi opini publik di masyarakat yang bisa mengganggu netralitas dan independensi hakim sebagai aparat penegak hukum. Pada dasarnya hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum . Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam menjatuhkan pidana. Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan berbagai macam faktor sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang mereka buat berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. Pemberitaan dari media massa bisa saja menjadi satu diantara faktor tersebut asalkan sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum,tanpa mengenyampingkan independensi dan kenetralan hakim selaku pejabat negara dan aparat penegak hukum 2024-07-13T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/781 PROBLEMATIKA KEWENANGAN WALI KOTA BATAM TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI ATAS LAHAN HAK PENGELOLAAN (HPL) SAYUTI, MUHAMMAD; Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan Penelitian ini membahas permasalahan kewenangan Wali Kota Batam dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada lahan yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Adapun kajian ini bertujuan untuk mengkaji problematika kewenangan Wali Kota Batam dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kota Batam memiliki kekhususan dalam tata kelola pertanahan, di mana Badan Pengusahaan (BP) Batam memegang otoritas HPL. Kondisi ini menimbulkan dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, khususnya dalam hal penerbitan izin pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi dan konflik kepentingan yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi di Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di lapangan dalam hal ini wawancara. Permasalahan muncul akibat dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam sebagai representasi pemerintahan daerah dan BP Batam sebagai otoritas kawasan sekaligus pemegang HPL. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi dan tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan investor. Adapun tujuan Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan koordinasi, dan pembentukan mekanisme terpadu satu pintu untuk penerbitan izin. Serta memberikan kepastian hukum terhadap penerima IMB (Izin Mendirikan bangunan) di atas lahan HPL 2025-12-22T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/688 Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Karjono, Arpandi; Malau, Parningotan; Ciptono Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan penedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia. 2024-07-23T00:00:00Z http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/606 Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan Di Kota Batam Hanafi, Hanafi; Abra, Emy Hajar; Malau, Parningotan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridisdalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 2025-09-07T00:00:00Z