http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/598 2026-04-07T04:40:27Z 2026-04-07T04:40:27Z Ariyanti, Rika http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/940 2026-03-05T08:00:24Z 2026-03-05T00:00:00Z

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA KUASA MENJUAL RUMAH OLEH NOTARIS (Studi Putusan Nomor : 331/Pdt.G/2021/PN Btm) Ariyanti, Rika Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta autentik untuk melayani masyarakat, Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari profesi Notaris yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang, Suatu akta autentik yang telah dibuat Notaris yang kemudian dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan atau batal demi hukum.

2026-03-05T00:00:00Z ABUZAR, ROBY HADIYANTO, ALWAN RAHMANIDAR http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/938 2026-03-05T05:34:17Z 2026-03-05T00:00:00Z

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI CHIP GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Putusan No. 439/Pid.B/2023/PN Btm) ABUZAR, ROBY; HADIYANTO, ALWAN; RAHMANIDAR Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Bagaimanakah Penerapan Sanski terhadap pelaku Tindak Pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perkara pidana No. 439/Pid.B/2023/PN Btm dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pidana terhadap tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perkara pidana No. 439/Pid.B/2023/PN Btm. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut yaitu mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Perbandingan hukum, Sejarah hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, dan horizontal. Penjatuhan Pidana penjara dalam Pidana No. 439/Pid.B/2023/PN Btm sejalan dengan teori pemidanaan yaitu: Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undangundang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

2026-03-05T00:00:00Z RAHAYU, DWI MUSTIKA HANDAYANI, PRISTIKA AZRIANTI, SEFTIA http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/937 2026-03-04T05:44:08Z 2026-03-04T00:00:00Z

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREBUTAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Btm) RAHAYU, DWI MUSTIKA; HANDAYANI, PRISTIKA; AZRIANTI, SEFTIA Perceraian tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi dampaknya juga merugikan anak. Salah satu konsekuensi perceraian adalah perebutan hak asuh anak (hadhanah) antara suami dan istri. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah pernikahan di usia muda, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif di mana penelitian ini didasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan penelitian ini menekankan penggunaan data sekunder atau studi pustaka. Dalam Pasal 33 ayat (1) dalam hal orang tua anak tidak cakap melaksanakan tindakan hukum, atau tempat tinggal atau keberadaan mereka tidak diketahui, maka orang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai wali anak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (pengasuhan anak ditangani oleh wali yang ditunjuk). Saran bagi pemerintah untuk memberikan perubahan berupa reformasi terkait pengasuhan anak yang lebih baik karena masih banyak peraturan yang diatur secara terpisah dari Undang-Undang Perkawinan yang termasuk dalam Hukum Perdata Nasional di Indonesia.

2026-03-04T00:00:00Z MANULLANG, RIZKY ARIFTAMA SIAGIAN, ANNA ANDRIANY HUTASOIT, ISPANDIR http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/933 2026-03-02T05:16:31Z 2026-03-02T00:00:00Z

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA "(Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/ 2023/PN Btm)” MANULLANG, RIZKY ARIFTAMA; SIAGIAN, ANNA ANDRIANY; HUTASOIT, ISPANDIR Penelitian ini bertujuan Untuk Memahami, Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/ 2023/PN Btm. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut yaitu mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Perbandingan hukum, Sejarah hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, dan horizontal. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama terlebih dulu melihat unsurunsur pidana. terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masingmasing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan.

2026-03-02T00:00:00Z