http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/442 2026-04-07T02:45:45Z 2026-04-07T02:45:45Z Hasundutan, Doni http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/972 2026-04-06T12:20:12Z 2026-04-06T00:00:00Z

IMPLEMENTASI PENOLAKAN RENVOI PROSEDUR TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Renvoi/2024/Pn Niaga Mdn Jo. Nomor: 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn). Hasundutan, Doni Dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kreditor memiliki hak untuk mengajukan Renvoi Prosedure sebagai upaya hukum selama proses kepailitan berlangsung. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penolakan Renvoi Prosedure terhadap perlindungan kreditor, khususnya dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga Mdn Jo. Nomor: 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn. Permasalahan utama yang dikaji yaitu: (1) bagaimana implementasi penolakan Renvoi Prosedure terhadap perlindungan kreditor; dan (2) bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan kreditor dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kurator memiliki kewenangan penuh dalam rapat pencocokan piutang untuk menyetujui atau menolak tagihan; (2) Renvoi Prosedure diatur dalam Pasal 127 dan pasal terkait lainnya dalam UU No. 37 Tahun 2004, meskipun belum diatur secara spesifik; dan (3) Majelis Hakim Niaga mempertimbangkan serta mengabulkan permohonan Renvoi Prosedure yang diajukan oleh kreditor.

2026-04-06T00:00:00Z Desma, Triyanda http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/895 2026-02-09T12:04:59Z 2026-02-09T00:00:00Z

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BERBASIS DIGITAL Desma, Triyanda Tujuan penelitian ini untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Berbasis Digital Di Indonesia Saat Ini dan Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Berbasis Digital. Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Berbasis Digital. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Regulasi hukum yang tepat dan komprehensif merupakan fondasi utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi berbasis digital. Namun, untuk menjaga efektivitasnya, regulasi tersebut harus memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika tren judi berbasis digital yang terus berubah. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi sangat penting, mengingat sifat transnasional dari aktivitas judi berbasis digital. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga menjadi instrumen vital dalam proses identifikasi, investigasi, dan penindakan hukum terhadap pelaku Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara regulasi yang responsif, pemanfaatan teknologi canggih, kerja sama internasional yang kuat, strategi pencegahan yang berkelanjutan, serta dukungan aktif dari masyarakat luas. Perjudian berbasis digital menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Meski regulasi seperti KUHP dan UU ITE sudah ada, pelaksanaannya masih terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya kerjasama internasional. Penggunaan VPN dan server luar negeri memperumit pelacakan pelaku.

2026-02-09T00:00:00Z Siburian, Laurensisu Handayani, Pristika Azrianti, Seftia http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/820 2026-01-15T09:31:05Z 2026-01-15T00:00:00Z

IMPLEMENTASI HUKUM ATAS GANTI RUGI BANGUNAN LIAR DI SIMPANG RAYA PUNGGUR KOTA BATAM BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BP BATAM NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMEBERIAN SAGU HATI ATAS TANAH SERTA GANTI RUGI ATAS DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA BATAM Siburian, Laurensisu; Handayani, Pristika; Azrianti, Seftia Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan dan sumber kesejahteraan bagi manusia. Pengertian ini memberikan makna bahwa manusia sebagai mahluk hidup membutuhkan tanah atau lahan, baik digunakan sebagai tempat untuk tinggal, tempat untuk bercocok tanam, maupun tempat untuk usaha lainnya, sementara persediaan lahan yang ada sangat terbatas Proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah dituntut untuk mampu menghidupkan kembali fungsi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Adapun pemberian ganti kerugian harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu adanya musyawarah antara para pihak yakni pemerintah dengan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah. Seringkali sulit untuk menemukan titik terang dalam menentukan besaran nilai kerugian. Pihak pemilik tanah kebanyakan menolak nilai kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Hukum Atas Ganti Rugi Bangunan Liar Di Simpang Raya Punggur Kota Batam Berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Lahan Dan Pemberian Sagu Hati Atas Tanah Serta Ganti Rugi Atas Tanaman Dan Bangunan Di Wilayah BP Batam dan Dampak yang terjadi jika Ganti Rugi Tidak Sesuai Dengan aturan Yang berlaku di tinjau dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2017 Penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian ini berdasarkan pada kontruksi data yang di lakukan secara metodelogis, sistematis, dan penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi Lapangan Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Kota Batam haruslah memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dalam pengadaan tanah seperti yang selama ini banyak terjadi. Kenyataan di atas sebagai gambaran betapa pengadaan tanah menjadi suatu tindakan yang terkadang memakan waktu yang sangat panjang, berbelit dan sulit untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang tanahnya terkena penertiban di Kawasan Ruli simpang raya Punggur Kota Batam Sebaiknya pihak Pemerintah Kota Batam atau BP Batam memberi Perlindungan hukum terhadap warga yang tanahnya terkena penertiban pembangunan untuk kepentingan umum serta perlu mendapat ganti rugi yang seimbang sehingga tidak terlalu jauh nilai nominalnya untuk membayar ganti kugian kepada warga masyarakat tersebut.

2026-01-15T00:00:00Z Lumban Gaol, Eki T.S. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/667 2025-11-03T13:09:53Z 2025-11-03T00:00:00Z

LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF DEBT AGREEMENT BASED ON THE CIVIL CODE (Decision Number 214/Pdt.G/2024/PN Btm) Lumban Gaol, Eki T.S. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian utang-piutang serta mempertimbangkan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, keterlambatan pembayaran, atau pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2025-11-03T00:00:00Z